Latar Belakang

Pelayanan publik oleh aparatur pemerintah dewasa ini masih banyak dijumpai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang sesuai dengan harapan masyarakat. Ditandai dengan masih banyaknya keluhan masyarakat di berbagai media sehinnga menimbulkan citra yang kurang baik sehingga perlu adanya peningkatan kualitas pelayanan demi memenuhi fungsi utama pemerintah yakni melayani masyarakat.

Salah satu upaya peningkatan kualitas pelayanan publik adalah dengan penyusunan indeks kepuasan masyarakat yang dapat dipergunakan sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Di samping itu juga data indeks kepuasan masyarakat ini dapat mennjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu adanya perbaikan dan sekaligus sebagai  pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitasnya.

Mengingat jenis pelayanan yang sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda-beda, maka untuk memudahkan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diperlukan sebuah pedoman umum yang nantinya dapat diaplikasikan di semua intansi baik Pemerintah Pusat, Propinsi maupun Kota/Kabupaten.

Sesuai dengan Permenpan Nomor 16 Tahun 2014, ada 9 (sembilan) macam unsur yang digunakan dan dapat diberlakukan untuk semua jenis pelayanan, namun demikian masing-masing unit pelayanan dapat menambah unsur-unsur lainnya yang relevan dengan karakteristik dari pelayanan yang diselenggarakan.

Maksud dan Tujuan

Penerapan Kiosk IKM dimaksudkan sebagai acuan bagi unit pelayanan instansi pemerintah dalam menyusun indeks kepuasan masyarakat dengan tujuan mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menentukan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Bagi masyarakat, indeks kepuasan masyarakat dapat merepresentasikan tentang kinerja pelayanan publik yang bersangkutan.

Sasaran pencapaian dari penerapan Kiosk IKM antara lain:

  1. Tingkat pencapaian kinerja unit pelayanan instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
  2. Penataan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan, sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara lebih berkualitas, berdaya guna dan berhasil guna;
  3. Tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan kualias pelayanan publik.

Dengan tersedianya data Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara periodik, maka manfaat yang dapat diperoleh antara lain:

  1. Mengetahui kelemahan atau kekurangan masing-masing unsur dalam pelayanan publik;
  2. Mengetahui kinerja pelayanan publik;
  3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan;
  4. Mengetahui indeks kepuasan masyarakat yang menyeluruh terhadap hasil pelayanan publik;
  5. Memacu persaingan positif antar unit penyelenggara pelayanan publik;
  6. Bagi masyarakat dapat mengetahui gambaran tentang unit pelayanan yang bersangkutan.

Beberapa klien yang telah menggunakan Kiosk IKM dari kami antara lain:

  1. Kantor Imigrasi Pemalang;
  2. Kantor Imigrasi Wonosobo;
  3. Kantor Imigrasi Cirebon;
  4. Kantor Imigrasi Depok.

Gallery Foto

Spesifikasi Teknis

  • Kiosk berbahan Metal 2.0 mm
  • 19 inch LED Display Widescreen + 2p Touchscreen
  • Intel® Core™ i3-3217U 3M Cache 1.8GHz
  • 4GB DDR3 1066 MHz
  • 500GB SATA III 6Gbps 5400rpm
  • Wifi, 10/100/1000
  • Barcode Reader
  • UPS 800VA
  • Garansi Hardware : 1 Tahun
  • Fitur & Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan