Latar Belakang

Kepemerintahan yang baik (good governance) telah menjadi sebuah komitmen dalam pengelolaan administrasi pemerintahan antar instansi dan sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan oleh aparatur pemerintah sesuai dengan tuntutan masyarakat. Salah satu solusi yang diperlukan adalah keterpaduan sistem penyelenggaraan pemerintahan, melalui jaringan sistem informasi antar instansi pemerintah, untuk mengakses seluruh data dan informasi tentang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pemerintahan Elektronik (e-Government) adalah penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain yang terkait. Penggunaan teknologi informasi dapat menghasilkan hubungan bentuk baru seperti Government to Citizen (G to C), Government to Business (G to B) dan Government to Government (G to G). Dalam hal ini, Pemerintahan Elektronik (e-Government) mengacu pada penggunakan teknologi informasi di lingkungan instansi pemerintah, antara lain melaui intranet dan internet, yang mempunyai kemampuan penyelenggaraan pemerintahan melalui sistem otomasi dan jaringan internet.

Dengan menyadari bahwa teknologi informasi pada saat ini merupakan sebuah kebutuhan mutlak, terutama untuk menjawab tantangan ke depan yang sudah tidak ada batasan ruang dan waktu pagi, maka salah satu terobosan untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik adalah dengan menerapkan dan mengembangkan kepemerintahan elektronik (e-goverment) melalui Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE).

Beberapa manfaat yang diperoleh dengan mengembangkan kepemerintahan elektronik (e-Government) melalui penerapan Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) antara lain (1) meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat melalui layanan informasi yang lebih fleksibel, tanpa batasan waktu dan tempat; (2) memperbaiki proses transparansi dan akuntabilitas di kalangan penyelenggara pemerintahan; (3) mereduksi biaya transaksi, komunikasi dan interaksi yang terjadi dalam proses pemerintahan; (4) melaksanakan kegiatan pemerintahan secara lebih efektif dan efisien, terutama dalam pelaksanaan koordinasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan; (5) menciptakan masyarakat berbasis komunitas informasi yang lebih berkualitas; (6) terwujudnya percepatan reformasi birokrasi;

Dasar Hukum

Dalam penerapan Sistem Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE), dasar hukum dalam pelaksanaan mengacu pada:

  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  2. Undang-Undang Reubplik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan;
  3. Istruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan & Strategi Nasional Pengembagan E-Government;
  4. Peraturan Menpan Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik Di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Maksud dan Tujuan

Tata Naskah Dinas dimaksudkan sebagai acuan pengelolaan dan pembuatan petunjuk pelaksanaan tata naskah dinas. Tata Naskah Dinas bertujuan menciptakan kelancaran komunikasi secara tertulis yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.

Sasaran Pencapaian

Sasaran pencapaian dari penerapan Sistem Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) antara lain:

  1. Tercapainya kesamaan pengertian dan penafsiran penyelenggaraan tata naskah dinas;
  2. Tercapainya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tata naskah dinas;
  3. Lancarnya komunikasi tulis kedinasan serta kemudahan dalam pengendalian;
  4. Terwujudnya keterpaduan pengelolaan tata naskah dinas dengan unsur lainnya dalam lingkup administrasi umum;
  5. Menghindari terjadinya tumpang tindih, salah tafsir, dan pemborosan penyelenggaraan tata naskah dinas.

Pengertian Umum

Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan instansi pemerintah dalam tangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan.

Naskah Dinas Elektronik adalah Naskah Dinas yang terekam dalam media elektronik

Tata Naskah Dinas Elektronik adalah pengelolaan Naskah Dinas secara elektronik dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk kecepatan dan kemudahan dalam proses pengambilan keputusan.

Beberapa klien yang telah menerapkan solusi Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) dari kami antara lain:

  • Kantor Imigrasi Pemalang
  • Kantor Imigrasi Tanjung Perak
  • Kantor Imigrasi Surakarta
  • Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta
  • Rumah Detensi Imigrasi Semarang